Demi Proyek Nasional, Puluhan Rumah di Medan Tuntungan Diratakan; Warga Menangis Histeris

Medan | Sumut Voice - Suasana haru menyelimuti kawasan Jalan Flamboyan, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (24/11/2025). Pemerintah Kota Medan melakukan penertiban puluhan bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara seluas 6 hektare bagian dari HPL 1 Tanjung Selamat. Banyak warga yang telah menetap lebih dari 20 tahun menangis saat alat berat mulai meratakan rumah mereka.

Penertiban lahan tersebut dilakukan untuk mendukung dua proyek prioritas nasional, yakni pembangunan Sekolah Rakyat dan gedung SPPBG untuk MBG yang akan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Pengerjaan fisik proyek dijadwalkan dimulai pada Desember mendatang setelah proses pengosongan lahan selesai.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Medan HM Sofyan, yang memimpin langsung operasi tersebut, menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengamankan kembali aset negara untuk kepentingan publik.

"Hari ini kita melakukan pengamanan aset Pemko Medan. Area 6 hektare ini digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan SPPBG, program prioritas nasional. Pemerintah tidak bisa membiarkan aset negara dikuasai pihak lain,” ujar Sofyan.

Ia mengakui munculnya penolakan warga, namun menegaskan bahwa seluruh proses sudah mengikuti aturan.

“Ada warga yang mengaku tinggal hingga 25 tahun. Namun status lahan ini adalah milik pemerintah. Sebagai mitigasi, kita relokasi ke Rusunawa Tanjung Mulia,” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah warga menuding penertiban dilakukan tanpa komunikasi yang memadai. Mereka menyebut tidak pernah mendapat jalan tengah sebelum rumah diratakan.

Boru Ginting, salah satu warga yang rumahnya dibongkar, menangis histeris melihat bangunan tempat tinggalnya rata dengan tanah.

“Kami dipaksa keluar. Ini tanah orangtua kami sejak 1950. Tidak ada mediasi, hanya penggusuran. Tolong kami, Pak Presiden,” ungkapnya.

Di lokasi, beberapa aktivis yang hadir menilai Pemko Medan lemah dalam aspek komunikasi publik dan penanganan konflik agraria. Minim sosialisasi dinilai menjadi penyebab utama ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Meski pemerintah menegaskan manfaat jangka panjang dari pembangunan fasilitas publik, aksi penertiban tersebut menyisakan duka mendalam bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam. Sementara alat berat terus bergerak, warga masih terlihat memeluk barang-barang dan anggota keluarga, mencoba menerima kenyataan yang terjadi.