Aktivis Soroti Kelalaian Pemerintah Langkat dalam Banjir: “Informasi Saja Tak Tersampaikan”

Langkat | Sumut Voice - Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Bupati Langkat, Syah Affandi, terkait penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat.

Rahim menilai respon Pemerintah Kabupaten Langkat berjalan lambat dan tidak menunjukkan kesigapan yang dibutuhkan saat bencana terjadi. Ia mendesak Bupati agar turun langsung meninjau lokasi banjir, bukan hanya memantau dari posko atau jalan utama.

“Jangan hanya di posko dan jalan saja turunnya, dan setelah viral baru didatangi. Tapi lihat kondisi korban banjir menggunakan boat atau perahu karet. Jika takut tenggelam, gunakan rompi pelampung dan minta kawal TNI AL, Marinir, dan Polisi,” tegas Rahim.

Desak Kepala BPBD Dicopot

Tak hanya Bupati, Rahim juga menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat yang dinilainya gagal total dalam merespons kondisi darurat.

Rahim menyebut banyak warga yang meminta pertolongan tetapi tak kunjung mendapatkan bantuan memadai. Bahkan, ia menyebut adanya korban jiwa yang meninggal dunia karena terlambat mendapat pertolongan.

“Saat itu tidak ada hotline yang bisa dihubungi. Setelah viral baru sibuk buka hotline tanggal 28 November 2025. Tapi tidak dibuat pers rilis seperti biasanya,” kritiknya.

Ia menilai klaim bahwa Pemkab sudah menyebarkan hotline sejak awal justru semakin menunjukkan ketidaksiapan BPBD dalam menyosialisasikan informasi penting kepada masyarakat.

Minim Sosialisasi Informasi Darurat

Rahim menegaskan bahwa di hari-hari awal banjir, banyak warga yang terjebak di rumah dan membutuhkan bantuan evakuasi maupun logistik. Namun ia menilai BPBD tidak memberikan informasi krusial secara maksimal.

“Informasi adalah penyelamat. Bagaimana mungkin di tengah bencana, call center vital tidak disosialisasikan? Ini menunjukkan dugaan kelalaian serius. Kepala BPBD harus dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tegasnya.

Menurut Rahim, banjir merupakan bencana berulang di Langkat sehingga Pemkab seharusnya sudah memiliki standar operasional penanganan yang cepat dan terstruktur.

“Bupati jangan hanya menerima laporan di meja. Harus menginjak lumpur bersama warganya,” ujarnya.

Saran Libatkan Pemerintah Pusat

Lebih jauh, Rahim menyarankan agar Pemkab Langkat tidak gengsi meminta bantuan pemerintah pusat apabila tidak mampu menangani dampak bencana yang begitu luas.

Ia mencontohkan langkah sejumlah kepala daerah di Aceh yang menyerahkan penanganan bencana kepada pemerintah pusat melalui skema APBN.

“Kalau tidak sanggup hadapi korban dan bencana banjir ini, angkat saja bendera putih. Alihkan ke pemerintah pusat seperti yang dilakukan Bupati Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah,” ucap Rahim.

Ia menilai kebutuhan anggaran untuk pemulihan sangat besar, mulai dari bantuan logistik, obat-obatan, susu untuk anak-anak, pemulihan ratusan ribu warga terdampak, hingga perbaikan ribuan rumah, jalan, dan jembatan yang rusak. Menurutnya, APBD Langkat tidak akan cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan tersebut.

Rahim berharap kritik keras ini menjadi dorongan bagi Pemkab Langkat untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mengambil tindakan tegas, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan di masa mendatang.