Dana Masima Rp18 Juta Dipersoalkan Mahasiswa, Presma ZU Bantah dan Janji Klarifikasi
Medan | Sumut Voice - Seorang oknum Presiden Mahasiswa (Presma) berinisial ZU di salah satu perguruan tinggi swaasta di Binjai menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana kegiatan Mahasiswa Islam (Masima) yang dihimpun dari puluhan mahasiswa.
Dugaan tersebut mencuat lantaran dana yang telah dikumpulkan dari peserta hingga kini belum disertai laporan pertanggungjawaban resmi kepada mahasiswa maupun pengurus terkait, meski waktu pelaporan telah disepakati sebelumnya.
Berdasarkan keterangan sejumlah mahasiswa, dana Masima berasal dari 72 orang mahasiswa yang masing-masing diminta membayar Rp250.000, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp18.000.000. Dana tersebut dikumpulkan dengan janji pelaksanaan kegiatan serta penerbitan sertifikat yang disebut-sebut diperlukan sebagai persyaratan administrasi sidang akhir kuliah.
“Sejak awal kami diminta membayar dengan janji akan mengikuti kegiatan dan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu penting untuk kelengkapan sidang akhir. Tapi sampai sekarang tidak ada transparansi soal dana,” ujar salah seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan mahasiswa. Mereka menilai dugaan tersebut mencederai nilai kejujuran, integritas, dan etika kepemimpinan mahasiswa, serta berpotensi merusak kepercayaan terhadap organisasi kemahasiswaan.
Sejumlah mahasiswa pun mendesak pihak kampus untuk turun tangan melakukan klarifikasi dan audit internal, bahkan meminta agar Presma ZU dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Menanggapi tudingan tersebut, Presma ZU membantah adanya ketidaktransparanan. Dalam komunikasi tertulis dengan awak media, ZU menilai data yang beredar di kalangan mahasiswa tidak akurat dan belum diperbarui.
“Data yang abang punya salah. Terkait semua hal di atas bisa kita klarifikasi sejelas-jelasnya,” tulis ZU, Sabtu (20/12).
Saat ditanya mengenai pengelolaan dana Masima, termasuk apakah Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memegang langsung dana pendaftaran mahasiswa ZU tidak memaparkan rincian teknis. Ia menyebut seluruh proses kegiatan dijalankan di bawah tanggung jawab dan koordinasi internal, termasuk dengan ketua dan wakil terkait.
“Terkait semua yang saya kerjakan di bawah tanggung jawab dan koordinasi dengan ketua dan wakil,” ujarnya.
ZU juga menyatakan bahwa klarifikasi resmi akan disampaikan oleh pihak kampus, bukan hanya oleh dirinya secara personal.
“Nanti pihak kampus yang akan langsung mengklarifikasi permasalahan ini,” kata ZU.
Ketika media meminta data terbaru dan laporan penggunaan dana, ZU menyatakan kesediaannya untuk membuka informasi tersebut.
“Nanti kita rilis data terupdatenya ya,” ujarnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, laporan pertanggungjawaban (LPJ), rincian penggunaan dana, serta mekanisme alur pengelolaan dana Masima belum disampaikan secara tertulis kepada media maupun mahasiswa. ZU justru mengusulkan agar klarifikasi dilakukan melalui pertemuan langsung.
“Jumpa aja kita bang, biar kita kasih penjelasan lengkapnya,” ucapnya.
Sementara itu, mahasiswa berharap klarifikasi dilakukan secara terbuka, tertulis, dan terdokumentasi, mengingat dana tersebut merupakan iuran kolektif mahasiswa dan berkaitan langsung dengan kepentingan akademik.
Redaksi menegaskan tetap membuka ruang klarifikasi bagi Presma ZU, DEMA, maupun pihak kampus demi menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi kemahasiswaan.
