Kelangkaan BBM Menghantui Sumut Pasca Banjir, DPRD Desak Pertamina Buka Data dan Bertindak Cepat

Medan | Sumut Voice - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mulai menekan kehidupan warga Sumatera Utara setelah banjir besar melumpuhkan sebagian wilayah pada akhir November 2025. Antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU, aktivitas ekonomi tersendat, sementara keresahan publik meningkat dari hari ke hari.

Di tengah situasi genting itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mendesak Pertamina tidak bersembunyi di balik pernyataan normatif. Ia meminta perusahaan pelat merah itu segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik terganggunya distribusi BBM di Medan dan kawasan sekitarnya.

"Situasinya rawan. Kita desak Pertamina bertindak cepat merespons kelangkaan BBM di Sumut," kata Zeira, Senin (1/12/2025). Menurut dia, kondisi ini tak lagi bisa dianggap sebagai sekadar masalah teknis, tetapi berpotensi berkembang menjadi gangguan sosial-ekonomi yang serius.

Distribusi Tersendat, Aktivitas Terganggu

Dalam beberapa hari terakhir, distribusi BBM di Medan diduga mengalami hambatan signifikan. Dampaknya langsung terlihat: pasokan ke SPBU berkurang, antrean kendaraan menjalar hingga ratusan meter, dan keluhan masyarakat meningkat tajam.

Zeira menilai gangguan itu telah memukul mobilitas masyarakat, pelaku usaha, layanan angkutan umum, hingga jalur distribusi logistik yang vital pasca-banjir.

“Jika dibiarkan, rantai dampaknya bisa memperlambat proses pemulihan wilayah terdampak,” ujarnya.

Minim Informasi, Spekulasi Meluas

Yang membuat situasi kian keruh, kata Zeira, adalah minimnya informasi resmi dari Pertamina. Kekosongan informasi membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat—mulai isu depot BBM yang terdampak banjir, kurangnya armada pengangkut, hingga dugaan distribusi yang tidak merata antar-wilayah.

“Pertamina harus buka penjelasan secara transparan: apa penyebabnya, apa rencana perbaikannya, dan kapan pasokan kembali normal. Masyarakat butuh kepastian, bukan ketidakpastian seperti sekarang,” tegasnya.

Desak Evaluasi Total Distribusi

Zeira yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut itu meminta Pertamina melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi, termasuk memastikan armada pengangkut BBM bekerja optimal dan tidak terhambat persoalan teknis maupun administratif.

Ia juga mengingatkan potensi lonjakan kebutuhan BBM menjelang akhir tahun. Tanpa antisipasi matang, kekurangan pasokan bisa semakin melebar.

“Jangan biarkan antrean kendaraan mengular berjam-jam. Itu bukan hanya membuang waktu warga, tetapi mengganggu denyut ekonomi kota,” katanya.

Koordinasi Lemah?

Zeira mendorong peningkatan koordinasi antara Pertamina dan pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan BBM berubah menjadi krisis energi lokal. Menurut dia, pola komunikasi dan respons cepat menjadi faktor kunci untuk menormalisasi situasi.

Ia yakin, jika Pertamina bersikap terbuka dan menjalankan langkah korektif dengan cepat, gangguan pasokan dapat teratasi dalam waktu dekat. “Masyarakat sudah cukup terbebani pasca-banjir. Jangan tambah tekanan dengan kelangkaan energi,” ujarnya.