Satu Tahun Kepemimpinan Rico-Zaki: Pengamat Soroti Krisis Tata Kelola dan "Kegagalan Sistemik" di Kota Medan
Medan | Sumut Voice – Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, kritik tajam datang dari pengamat tata kelola pembangunan, Farid Wajdi. Ia menilai narasi kemajuan yang selama ini diulang pemerintah kota kian sulit menutupi realitas infrastruktur dan pelayanan publik yang carut-marut.
Farid menegaskan bahwa persoalan jalan rusak yang berulang, drainase yang tidak berfungsi, hingga bangunan liar bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan cerminan krisis kepemimpinan.
Pembangunan Formalitas dan Standar Mutu Rendah
Dalam pernyataan tertulisnya pada Minggu (18/1/2026), Farid Wajdi menyoroti perbaikan jalan dan drainase yang terkesan dilakukan seadanya. Ia menilai proyek-proyek tersebut lebih berorientasi pada pemenuhan laporan administratif daripada ketahanan jangka panjang.
"Pembangunan seolah lebih diarahkan untuk memenuhi laporan administratif ketimbang menjawab kebutuhan riil warga. Standar mutu tidak jelas, sementara pengawasan sangat longgar," tegas Farid yang juga merupakan Founder Ethics of Care.
Trotoar dan Perizinan: Simbol Pembiaran Aparat
Kritik juga menyasar ruang publik dan pengawasan bangunan. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki kini menjadi ruang tanpa kepastian aturan. Penertiban dianggap hanya dilakukan setengah hati dan mudah dinegosiasikan.
Kondisi serupa terjadi pada sektor perizinan. Banyak bangunan yang berdiri tanpa mematuhi ketentuan tata ruang meski aparat teknis mengetahui adanya pelanggaran.
"Aparat teknis memahami pelanggaran tersebut, tetapi tidak bertindak tegas. Ini bukan lagi kelalaian individu, melainkan kegagalan sistemik yang berakar pada absennya ketegasan dari pucuk pimpinan," ucap mantan Anggota Komisi Yudisial periode 2015–2020 tersebut.
Legislatif Dinilai Memilih "Diam"
Lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kota Medan juga dianggap menjadi faktor penyumbang kegagalan ini. Menurut Farid, DPRD belum maksimal menjalankan peran sebagai pengendali kekuasaan. Pengawasan legislatif kerap berhenti pada rapat-rapat normatif tanpa tekanan politik yang nyata.
"Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang tanpa sanksi berarti. Aparat memilih aman, pimpinan memilih nyaman, dan legislatif memilih diam," tambahnya.
Desakan Ketegasan untuk Rico Waas
Memasuki setahun masa jabatan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, Rico Waas dituntut untuk segera keluar dari sekadar narasi "prioritas" dan mulai menunjukkan tindakan nyata.
Farid Wajdi menekankan bahwa tanpa koreksi serius di tiga lini—eksekutif, birokrasi, dan legislatif—Kota Medan dikhawatirkan akan terus memproduksi masalah yang sama.
"Aparatur harus dinilai dari perubahan yang dirasakan warga, bukan sekadar kelengkapan berkas. Kota Medan jangan sampai terus memproduksi masalah yang sama sambil meminta warga bersabar atas kegagalan yang dibiarkan berulang," pungkasnya.
