Skandal KKPD: Camat Medan Maimun Dicopot Usai Gunakan Dana Negara Rp 1,2 Miliar untuk Judi Online
Medan | Sumut Voice – Pemerintah Kota Medan resmi mengambil tindakan tegas dengan mencopot Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, S.STP. Pejabat eselon III tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) senilai Rp 1,2 miliar untuk aktivitas judi online.
Kepala BKPSDM Setdako Medan, Subhan Fajri Harahap, mengonfirmasi bahwa Almuqarrom telah dibebaskan dari jabatannya terhitung sejak 23 Januari 2026 dan kini diturunkan menjadi staf biasa (jabatan pelaksana).
“Camat Medan Maimun dihukum disiplin berat. KKPD digunakan yang bersangkutan untuk bermain judi online. Kerugiannya sekitar Rp 1,2 miliar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan saat pemeriksaan,” tegas Subhan kepada wartawan, Senin (26/1/2026).
Sempat Pimpin Apel Sebelum Dicopot
Ironisnya, Almuqarrom diketahui masih menjalankan tugas kenegaraan hingga detik-detik terakhir sebelum surat pemecatan berlaku. Ia sempat memimpin Musrenbang Kecamatan pada 22 Januari dan memimpin apel pagi pada 23 Januari 2026, hari yang sama dengan penetapan hukuman disiplinnya.
Sebagai langkah cepat untuk menjaga pelayanan publik, posisi Camat Medan Maimun kini diisi oleh Sekretaris Camat, Eva, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Apa Itu KKPD dan Mengapa Ini Serius?
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) seharusnya menjadi instrumen pembayaran non-tunai untuk belanja APBD guna meningkatkan transparansi dan mencegah pungutan liar. Penyalahgunaan dana ini untuk judi online dinilai sebagai pengkhianatan berat terhadap tata kelola keuangan negara dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN).
Profil Almuqarrom Natapradja
Almuqarrom merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berkarier aktif di Pemko Medan. Menariknya, alumni SMA Negeri 9 Bandar Lampung angkatan 2006 ini disebut-sebut memiliki kedekatan personal sebagai teman satu sekolah dengan mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Kariernya tercatat mulai menanjak signifikan sejak era kepemimpinan Bobby.
Pihak Inspektorat kini masih mendalami kasus ini untuk memastikan apakah ada kerugian negara tambahan atau keterlibatan pihak lain dalam sirkulasi penggunaan dana tersebut.
