Langkat | Sumut Voice – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Langkat kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi mendesak Bupati Langkat untuk segera mengambil langkah tegas dengan membentuk tim investigasi khusus, terutama untuk menyisir potensi kerugian di sektor Galian C.
Isu ini mencuat setelah adanya indikasi bahwa banyak sektor pendapatan daerah yang belum tergarap optimal. Sektor Galian C disebut-sebut menjadi titik paling rawan terjadinya kebocoran jika tidak diawasi dengan sistem yang ketat dan transparan.
Akademisi: Jangan Tutup Mata!
Dr. Ahmad Rizal, seorang akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat tidak boleh mendiamkan persoalan ini. Menurutnya, transparansi pengelolaan PAD adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Dugaan kebocoran PAD ini harus segera ditindaklanjuti. Bupati perlu membentuk tim investigasi yang melibatkan unsur independen, inspektorat, serta aparat penegak hukum agar persoalan ini bisa diusut secara menyeluruh,” tegas Dr. Ahmad Rizal saat memberikan keterangan, Senin (6/4).
Dampak Langsung ke Masyarakat
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, potensi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi berisiko tidak masuk maksimal ke kas daerah. Hal ini dinilai merugikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Langkat.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keberlangsungan pembangunan daerah. Jika PAD bocor, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk program pembangunan yang terhambat,” tambahnya.
Bapenda Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Langkat, Mulyani, belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dan desakan pembentukan tim investigasi tersebut.
Masyarakat kini menaruh harapan besar agar Pemerintah Kabupaten Langkat segera memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan terukur. Penuntasan isu ini dianggap krusial demi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih bertanggung jawab dan jauh dari praktik penyimpangan.