Sumut|Voice.Langkat – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat lintas generasi menggelar pertemuan silaturahmi yang menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait evaluasi tata kelola pemerintahan serta berbagai persoalan yang tengah dihadapi Kabupaten Langkat.
Dalam pertemuan tersebut, para mantan Ketua Umum HMI Cabang Langkat menyampaikan perhatian dan tanggung jawab moral terhadap dinamika pembangunan daerah. Mereka menilai Kabupaten Langkat perlu menjadikan berbagai persoalan kepemimpinan di masa lalu sebagai pelajaran untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Forum lintas generasi HMI mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat agar tidak mengulangi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip good governance, termasuk dugaan praktik jual beli jabatan. Mereka mendorong agar penempatan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan profesionalisme demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, forum juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kabupaten Langkat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah daerah diminta menjadikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan sebagai prioritas karena dinilai berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada kesempatan yang sama, HMI Cabang Langkat lintas generasi juga menyampaikan keprihatinan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Langkat. Menurut mereka, kondisi tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan berbagai sektor produktif lainnya.
Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan tata kelola penyaluran BBM di Kabupaten Langkat. Selain itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut diminta mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan kepemimpinan yang berdampak pada pelayanan publik, forum menilai langkah tegas, termasuk pergantian pejabat yang bertanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku, patut dipertimbangkan.
Dalam pernyataannya, forum lintas generasi HMI juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjaga integritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Mereka menegaskan setiap proyek infrastruktur harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan, termasuk pengambilan fee proyek atau pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Menurut mereka, anggaran pembangunan harus digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menutup pertemuan, Ketua Umum HMI Cabang Langkat lintas generasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, serta memberikan masukan konstruktif demi terwujudnya Kabupaten Langkat yang berintegritas, berkeadilan, dan lebih maju.
Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri oleh sejumlah mantan Ketua Umum HMI Cabang Langkat, yakni M. Fakhrizal, S.H.I. (2003–2004), Muhammad Khair, S.Pd.I. (2004–2007), Aidil Fitri, S.Pd.I. (2008–2009), Selamat, S.Pd.I. (2009–2010), Fahrizal, S.E. (2019–2020), Ispandi Manurung, S.E. (2021–2022), dan Novian Pratama, S.Kom. (2022–2023).
