Medan | Sumut Voice - Sejumlah warga Kecamatan Medan Deli mengeluhkan belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) pemerintah meski merasa kondisi ekonominya layak menerima bantuan. Persoalan tersebut disampaikan warga saat kegiatan Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Medan Faisal Arbie di Lapangan Kompleks Taman Citra, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (26/7/2026).
Warga menilai persoalan utama berada pada pendataan penerima bantuan yang belum maksimal. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan justru belum masuk dalam daftar penerima program perlindungan sosial maupun bantuan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, Faisal Arbie, mengaku prihatin dengan masih adanya warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan, padahal secara kondisi di lapangan dinilai layak mendapatkan perhatian pemerintah.
"Masyarakat banyak yang belum terdata Perlinsos (perlindungan sosial) dan menerima bantuan Medan Makmur. Bagaimana ini pendataannya pak camat?" ujarnya.
Keluhan tersebut salah satunya disampaikan Siti Aisah, warga Lingkungan 4 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Ia mengaku kesulitan mendapatkan informasi terkait bantuan pemerintah karena sistem pelayanan yang mulai berbasis aplikasi.
"Saya tidak punya HP untuk mencari tahu segala informasi bantuan pemerintah. Bagaimana kami bisa mengerti menggunakan aplikasi seperti itu. Tolong berikan kami jalan keluarnya," kata Siti.
Selain persoalan akses informasi, warga lain juga mempertanyakan apakah status tempat tinggal dapat menjadi hambatan untuk menerima bantuan. Sahat Simamora, warga Simpang Dobi yang tinggal di kawasan bantaran rel kereta api, mengaku khawatir kondisi tempat tinggalnya membuat dirinya tidak masuk sebagai penerima bantuan.
"Apakah orang seperti kami tidak bisa dapat bantuan pak? Karena status tanah yang kami tinggali milik PT Kereta Api," ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Camat Medan Deli Muhammad Aidil Putra Pratama mengatakan aspirasi masyarakat terkait pendataan bantuan sudah diterima melalui perangkat kelurahan dan kecamatan.
Ia menjelaskan, proses pendataan penerima bantuan merupakan kewenangan Dinas Sosial, sementara pihak kecamatan berperan membantu dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait.
"Soal pendataan warga, itu ranahnya Dinas Sosial. Kami di kecamatan sifatnya hanya mendampingi. Begitupun aspirasi ini akan saya teruskan kepada pimpinan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Faisal Arbie mengingatkan masyarakat agar memberikan data yang benar ketika dilakukan pendataan oleh petugas. Menurutnya, akurasi data sangat penting agar pemerintah dapat menentukan bantuan yang sesuai dengan kondisi warga.
"Data yang diberikan sangat diperlukan pemerintah untuk mengklasifikasi jenis bantuan yang pantas diberikan," katanya.
Selain persoalan bansos, Faisal juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain dari masyarakat Medan Deli yang akan dikawal melalui DPRD Medan, seperti pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan rusak, serta penerangan jalan.
Ia menyebut pembangunan Jembatan Kota Bangun menjadi salah satu aspirasi yang diperjuangkan agar dapat direalisasikan Pemerintah Kota Medan.